Bappeda Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022

MEDIAEMPATLAWANG- Bappeda gelar Konsultasi Publik RKPD 2022 dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi Fropesi dan Organisai Kepemudaan (OKP). Hal tu dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan apakah ada masukan atau saran dari OPD yang ada didaerah. Terang Kepala Bappeda Empat Lawang.Yulius Sugiantara didampingi Kepala Bidang Perencanaan Penelitian dan Evaluasi Pembangunan Yeni.

” Kegiatan ini adalah tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan disetiap OPD,” terangnya.

Yulius Melanjutkan,Tahapan perencanaan untuk tahun 2022 sejak minggu kedua Desember tahun 2020. Pelaksanaan konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2022. Setelah semua perangkat daerah selesai melakukan pengentrian rancangan awal renja ke dalam Aplikasi Sipd. Kemendagri.go.id pada, 25 Januari 2021 lalu (Sesuai jadwal yang ditetapkan, Red) maka dilakukan konsultasi publik rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja OPD guna memperoleh saran, masukan  dari para pemangku kepentingan.

“Kita berharap melalui momentum ini akan ada masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Sehingga rencana kerja kedepannya bisa semakin terintegrasi dan terarah,” harap Yulius Sugiantara

Lebih jauh Yulius menuturkan, Alhamdulillah, Konsultasi publik yang dilaksanakan memperoleh banyak saran masukan dari pemangku kepentingan, diantaranya terkait dengan penanggulangan kemiskinan daerah. Masukan dan saran tersebut telah  dituangkan dalam Berita Acara (BA) konsultasi publik rancangan RKPD tahun 2022. Yang akan dijadikan acuan dalam penyempurnaan dokumen renja maupun RKPD tahun 2022, dibahas dalam tahapan perencanaan selanjutnya sehingga diharapkan dokumen RKPD yang dihasilkan nanti (diperbupkan, Red) memang benar- benar merupakan penterjemahan prioritas – prioritas daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah.

” Hasil dari konsultasi publik banyak mendapat masukan serta saran. Yang intinya tentang bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan kedepannya,” Jelas Yulius.

Lebih jauh dalam acara Konsultasi Publik tersebut Yulius menyampaiakan, bahwasanya budaya dan pola pikir menjadi permasalahan untuk penurunan kemiskinan. Selain itu juga ada Dua klasifikasi kategori miskin dalam istilah Bappeda yakni Miskin Absolut dan Miskin Bantuan. Untuk kedepannya ada Dua kecamatan yang angka kemiskinannya masih tinggi yakni Kecamatan Muara Pinang dan Tebing Tinggi. Maka dari itu arah kebijakan dan program setiap OPD haru konsentrasi di Dua kecamatan tersebut. Dengan begitu maka pihaknya meyakini angka kemiskinan bisa turun.

” Jika sudah ada pemetaan wilayah miskin, Maka program kerja dari OPD harus di fokuskan kelokasi tersebut agar angka kemiskinannya bisa turun,” tutupnya. (Qee/Red)